Suaramerdekasolo.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan komitmen partainya dalam merespons serius polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyatakan bahwa Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Budisatrio menilai bahwa tambang nikel yang menimbulkan kontroversi harus mendapat perhatian khusus, terutama karena Raja Ampat memiliki kekayaan ekosistem yang sangat berharga dan rentan terhadap kerusakan lingkungan.
Pentingnya Evaluasi Menyeluruh dan Transparan
Gerindra menilai evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang di Raja Ampat sebagai langkah yang sangat penting. Budisatrio menyebutkan bahwa evaluasi ini harus bersifat transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, serta para ahli lingkungan. Ia menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dalam proses perizinan dan pengelolaan tambang. Menurutnya, proses evaluasi yang adil dan terbuka akan membantu menghindari konflik berkepanjangan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Lingkungan dan Warisan Alam Harus Menjadi Prioritas
Budisatrio mengingatkan bahwa Raja Ampat merupakan salah satu kawasan konservasi laut terpenting di dunia. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengutamakan perlindungan lingkungan dan kelestarian alam dalam mengambil kebijakan terkait pertambangan. Gerindra berpendapat bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak boleh mengorbankan ekosistem yang telah menjadi bagian dari warisan dunia. Ia pun meminta kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), segera turun tangan untuk meninjau dampak lingkungan dari aktivitas tambang yang ada.
Kesejahteraan Masyarakat Lokal Harus Diutamakan
Gerindra juga menyoroti pentingnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Budisatrio menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan warga Raja Ampat tidak menjadi korban dalam konflik kepentingan antara investasi dan pelestarian lingkungan. Ia menyarankan agar pemerintah menyediakan solusi alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti pengembangan pariwisata berbasis konservasi. Dengan demikian, masyarakat bisa memperoleh manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.
Desakan untuk Tindakan Cepat dan Tegas dari Pemerintah
Di akhir pernyataannya, Budisatrio mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret. Ia meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan lembaga pengawasan tambang segera melakukan audit terhadap izin operasi yang telah dikeluarkan. Ia juga mendorong penghentian sementara aktivitas tambang yang berpotensi merusak lingkungan hingga evaluasi selesai dilakukan. Menurutnya, Gerindra akan terus mengawal isu ini dan memastikan pemerintah bertindak tegas demi menjaga kelestarian Raja Ampat.
