Prabowo Gaspol Lindungi Raja Ampat: Bukan Cuma Wisata Tapi Warisan Dunia!
Dapurpacu.com – Nama Raja Ampat mendadak viral, bukan gara-gara keindahan lautnya yang memesona, tapi karena kisruh tambang nikel yang bikin geger. Greenpeace Indonesia dan JATAM membongkar adanya sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang nyelonong masuk ke kawasan hutan lindung dan area konservasi. Ngeri nggak tuh? Padahal, kawasan ini rumah buat ribuan spesies unik dan masyarakat adat Papua Barat.
Nggak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo langsung ambil sikap tegas: cabut IUP yang bermasalah! Langkah ini jadi sinyal kuat kalau negara nggak mau lagi main-main sama kelestarian alam, apalagi di kawasan sekeren Raja Ampat.
Raja Ampat Geopark Dunia yang Terancam
Sejak 2023, Raja Ampat udah resmi jadi Global Geopark dari UNESCO. Artinya, kawasan ini punya nilai geologis, biologis, dan budaya yang diakui dunia. Tapi ironisnya, justru di tempat sekeren ini ada tambang-tambang yang siap ngerusak semuanya. Beberapa konsesi tambang bahkan nyaris nyenggol kawasan konservasi utama. Waduh!
Prabowo Nggak Main-main
Presiden Prabowo nggak tinggal diam. Beliau langsung minta IUP yang bermasalah dicabut. Bukan cuma buat cari muka, tapi ini bagian dari upaya serius menata ulang pengelolaan sumber daya alam yang selama ini carut-marut. Prabowo menunjukkan bahwa perlindungan alam dan pembangunan bisa jalan bareng asal serius dan terencana.
Tambang Vs Lingkungan? Bisa Koeksis!
Tenang, pencabutan IUP ini bukan berarti anti-tambang. Pemerintah tetap membuka peluang buat industri tambang yang patuh hukum, ramah lingkungan, dan bisa diajak kerja sama. Intinya, tambang boleh jalan, asal jangan ngawur!
PT GAG Nikel, Tetap Jalan Tapi Diawasi
Menariknya, dari semua IUP yang dicabut, ada satu yang masih bisa beroperasi: PT GAG Nikel. Kenapa bisa? Karena wilayah mereka ada di luar zona Geopark, dan mereka punya izin khusus yang udah berlaku sejak zaman Orde Baru. Tapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Mereka tetap harus main sesuai aturan, termasuk Putusan MK soal larangan tambang di pulau kecil. Intinya, mereka masih di “zona aman” tapi diawasi ketat.
Menteri ESDM Turun Tangan
Salut juga buat Menteri ESDM yang gercep (gerak cepat) eksekusi perintah presiden. Nggak cuma duduk manis, tapi langsung ke lapangan buat ngecek dan cabut izin yang meragukan. Ini bukti kalau pemerintah serius bebenah dan siap bersih-bersih sektor pertambangan.
Saatnya Tata Ulang Regulasi
Kisruh ini juga menguak masalah lama: tumpang tindih aturan. Ada undang-undang kehutanan, lingkungan, kelautan, dan pertambangan yang saling tabrakan. DPR RI punya PR besar buat nyatuin semuanya jadi satu paket hukum yang rapi dan pro-lingkungan.
Momentum Emas untuk Ekologi
Sekarang momentum tepat buat Indonesia berbenah. Penertiban kawasan hutan, evaluasi semua IUP dan KK, dan penguatan peran masyarakat lokal wajib jadi prioritas. Biar ke depan, nggak ada lagi tambang-tambang nakal yang ngacak-ngacak alam Indonesia.