Ilusi Negara Agraris
suaramerdekasolo.com – Waktu kecil, sepulang sekolah, saya sering diajak bapak pergi ke sawah. Kebetulan keluarga kami mempunyai sebidang tanah dan menyewa tiga bidang tanah lainnya milik sanak saudara. Biaya sewa lahan sekira 6 juta per tahun, tergantung luas dan akses ke jalan utama. Karena Kabupaten Karanganyar dikenal sebagai bumi INTAN PARI (Industri, Pertanian, dan Pariwisata), maka banyak tetangga yang memutuskan menjadi buruh tani di desa.
Sampai sekarang, saya masih mengingat proses penggarapan sawah mulai dari menyemai benih, menanam padi, memupuk, penyiangan, hingga panen. Di desa, petani biasanya menjual hasil panen ke tengkulak dan sisanya untuk persediaan bahan baku untuk 3 bulan ke depan (musim panen selanjutnya). Tengkulak biasa menawarkan harga berkisar 10 sampai 20 juta tergantung kualitas padi.
Demikian yang menjadikan saya kuliah mengambil jurusan ekonomi pertanian. Berharap mampu menganalisis permasalahan petani yang dianggap kuno dan tidak menjanjikan. Setelah itu, saya menghitung total biaya produksi dan membandingkan dengan hasil panen. Ibarat arisan, petani sawah hanya mendapatkan untung sekian persen dari total produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, irigrasi, biaya untuk buruh tani, dan lain-lain. Belum lagi kalau ada wabah hama atau banjir yang merusak hasil pertanian. Di momen seperti itu, biasanya petani menghutang untuk menutupi biaya produksi.
Sempat saya menawari bapak saya untuk menyewakan lahan persawahan kepada petani lainnya. Selain bisa istirahat, secara kalkulasi juga lebih menguntungkan dan tanpa risiko. Namun kadang prinsip petani di desa tidak berpikir untung-rugi, asalkan bisa bekerja, dirugikan pun mereka ikhlas dan bersyukur.
Potensi
Selain disebut sebagai negara kemaritiman, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian dianggap memliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan nasional. Saat ini, Indonesia menjadi negara agraris tropis terbesar di dunia setelah Brazil.
Dari 27 persen zona tropis di dunia, Indonesia memiliki 11 persen wilayah tropis. Bahkan Indonesia pernah melakukan swasembada beras pada tahun 1980, namun setelah itu tidak pernah lagi. Tragisnya, sekarang Indonesia malah impor beras dari Thailand dan Vietnam sebagai upaya kerja sama bilateral di bidang agrikultur.
Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pemerintah menggerakan kaum milenial untuk terjun menjadi petani. Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dengan membuat 67 Duta Petani Milenial (DPM) dan Duta Petani Andalan (DPA) dari sejumlah provinsi di Indonesia. Di masa pandemi, sektor pertanian berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh.
Keikutsertaan dalam pasar bebas dengan berbagai negara harusnya bisa dimanfaatkan untuk impor produk pertanian. Mengaplikasikan peran digital dalam memproduksi dan memasarkan hasil panen. Jika lebih serius menekuni dunia pertanian, potensi besar Indonesia menjadi negara agraris akan mudah diwujudkan.
Ilusi Negara Agraris
Jika menghitung luas lahan, alokasi daratan untuk pertanian hanya berkisar 31,5 persen dari 195 juta hektare wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, rata-rata kepemilikan lahan petani hanya 0,3 hektare per kepala keluarga. Berbeda dengan Inggris yang berani mengalokasikan 75 persen lahannya untuk pertanian dari 22 juta hektare luas daratan, sementara Cina 54,8 persen, Australia 52,9 persen, Amerika 50 persen, dan Thailand 43,4 persen. Jika lahan pertanian nilainya masih lebih kecil dari kebutuhan per kapita, maka secara otomatis masyarakat akan beralih ke sektor lain yang lebih menjanjikan.
Tenaga kerja sektor pertanian jumlahnya mencapai sekira 35 juta orang pada Februari tahun 2020. Jumlah ini merupakan 20,7 persen dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2019 sebesar 35,42 juta orang, maka angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,17 persen. Sektor pertanian sempit pada tahun 2020 hanya mampu memberikan kontribusi PDB nasional pada triwulan 1 sebesar 9,40 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian masih sangat rendah.
Penurunan minat menjadi petani karena sektor pertanian dianggap kuno dan kurang menguntungkan dari segi ekonomi. Kebanyakan lulusan pertanian malah bekerja di sektor lain, sedangkan sektor pertanian banyak dikerjakan oleh orang tua dan berpendidikan rendah. Dampaknya adalah kurang efisiennya produksi pertanian dan kurangnya kemampuan mengaplikasikan peran teknologi.
Peran pemerintah soal subsidi pupuk dan penyediaan irigrasi air hanya mengatasi permasalahan personal petani. Sedangkan potensi swasembada dan ketahanan pangan nasioal masih sulit dicapai. Kesejahteraan petani juga jauh dari harapan selama persepsi bekerja di sektor pertanian dirasa kurang menguntungkan.
Pemerintah dan instansi lain harus berkolaborasi untuk turun memberikan pelatihan di sektor pertanian. Jika petani masih menggunakan metode kuno dalam mengolah sawah, serta mengandalkan tengkulak dalam memasarkan hasil panen, maka menjadi negara agraris hanyalah ilusi belaka.